Gaji Ganda Ketua KPU, Ombudsman Minta Segera Periksa dan Sejumlah Lembaga Ikut Bertanggung Jawab

- Jumat, 15 Juli 2022 | 11:31 WIB
Ombudsman RI perwakilan NTT, Darius Beda Daton, saat mengikuti pencanangan P2HAM di Lapas Kelas IIA Kupang kemarin.  Foto: victorynews.id/Simon Selly
Ombudsman RI perwakilan NTT, Darius Beda Daton, saat mengikuti pencanangan P2HAM di Lapas Kelas IIA Kupang kemarin. Foto: victorynews.id/Simon Selly

VICTORY NEWS TTU - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, angkat bicara terkait polemik penerimaan gaji ganda oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Paulinus Lape Feka.

Penerimaan gaji ganda oleh Paulinus Lape Feka, sebagai ASN Guru dan Komisioner KPU selama 5 tahun sejak Mei 2017 sampai dengan Juli 2022, merupakan tindakan menyalahi aturan.

Baca Juga: Ketua KPUD TTU Diduga Bertahun Tahun Makan Gaji Buta ASN

Sikap diam-diam menerima gaji ganda secara tau dan mau, meski menyalahi aturan, merupakan tindakan yang salah.

"Saya pikir ini adalah tindakan yang salah karena yang bersangkutan tau dan mau akan hal itu,"ungkapnya ketika dikonfirmasi media ini, Jumat, (15/7/2022).

Baca Juga: Terendus Terima Gaji Ganda Bertahun Tahun Ketua KPU Buru Buru Ajukan Pengunduran Diri Dari ASN

Darius juga menyangkan peran serta tanggung jawab sejumlah pihak yang ditugasi untuk menangani ASN yang lolos menjadi Komisioner KPU.

Lembaga-lembaga itu justru tidak menjalankan tugas dengan baik dan maksimal.

Ia menyebut panitia seleksi (Pansel) KPUD, Bawaslu, semestinya sejak awal telah memainkan peran secara profesional, sehingga segala persyaratan berdasarkan instruksi undang undang terpenuhi dengan baik.

Halaman:

Editor: Gusty Amsikan

Tags

Terkini

Gelar Demonstrasi, Ini Aspirasi Yang Diusung GMNI

Jumat, 2 September 2022 | 14:47 WIB
X