VICTORY NEWS TTU - Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Kamis, (19/1/2023).
Kunjungan kerja tersebut selain untuk meninjau kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, juga untuk memastikan lokasi lain yang berpotensi untuk pembangunan PLBN.
Baca Juga: Waspada! Wabah Penyakit Menyerang Ternak Babi, Segera Laporkan Jika Ada Ternak Mati
"Kunjungan kami ke PLBN Napan ini atas perintah Bapak Presiden RI. Sesuai rencana, ke depan akan ada pembangunan PLBN seperti di Oepoli dan wilayah berpotensi pembangunan PLBN di wilayah perbatasan,"jelas Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon, dalam sambutannya.
Menurut Simbolon, pembangunan PLBN di daerah perbatasan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
Baca Juga: Kematian Ternak Babi di Desa Oesena Diduga Virus Kolera Babi, Bukan Demam Babi Afrika
Keberadaan PLBN diharapkan dapat menciptakan kondisi strategis dan menjadi pusat pintu gerbang perbatasan di bidang perdagangan seperti ekspor dan impor antara kedua negara.
"Khusus untuk di wilayah NTT, sudah didirikan 5 PLBN untuk melayani pelayanan pintu gerbang antar negara baik ekspor maupun impor,"lanjutnya.
Baca Juga: Virus Demam Babi Afrika Kembali Mengancam, Dinas Peternakan Imbau Peternak Terapkan Biosecurity
Ia berharap kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan keamanan di pos perbatasan dapat segera diurus dan dipindahkan ke pos yang sudah di siapkan sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Daerah juga diminta menyiapkan pasar rakyat/tradisional di sekitar PLBN Napan dan helipet.
Baca Juga: Serahkan DPA Kepada Pimpinan OPD, Eusabius Minta Percepat Realisasi Program Prioritas
Sementara, Bupati TTU, Juandi David, mengatakan Pemerintah Kabupaten TTU sangat senang dengan kunjungan kerja Deputi bidang Pengelolaan Batas Negara- BNPP dalam rangka mengecek kesiapan PLBN Napan sebelum kunjungan Menkopolhukam.
Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah atas kekurangan kondisi fisik bangunan yang perlu dibenahi.
