VICTORY NEWS TTU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mengingatkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTU, agar menertibkan pendamping program keluarga harapan (PKH) yang kerap bermain politik.
Para pendamping diketahui pada setiap momentum Pemilihan Umum kerab terlibat bermain politik atau menjalankan agenda politik figur tertentu.
Baca Juga: Dinas PKO Dinilai Sibuk Mengurus Kesejahteraan Guru, Ketimbang Mutu Pendidikan
Mereka dikerahkan melakukan kampanye dukungan terhadap calon legislatif (Caleg) DPR-RI dan DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten bahkan untuk pencalonan Kepala Daerah.
Para tenaga pendamping dikerahkan karena dinilai memiliki andil dengan memanfaatkan program PKH, serta program lainnya dari Dinas Sosial untuk memenangkan figur tertentu.
Baca Juga: DPRD Minta PPK Segera Mengajukan PHO Proyek Pembangunan Disbudpar
"Kepala Dinas Sosial tolong perhatikan dan tertib tenaga pendamping yang selama ini terlibat bermain politik atau menjalankan pesan dari figur-figur tertentu. Pengalaman Pemilu kemarin banyak yang terlibat dan kita punya banyak faktanya," beber anggota anggota DPRD TTU, Yoseph Nube, dalam Rapat Banggar DPRD, Senin, (20/6/2022).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, pihaknya menemukan banyak fakta lapangan yang melibatkan para tenaga pendamping mengarahkan masyarakat penerima bantuan program untuk mendukung figur-figur tertentu.
Baca Juga: Mengaku Sibuk Mengurus Banyak Pekerjaan, PPK Tak Kunjung PHO Proyek Pembangunan Disbudpar
