VICTORY NEWS TTU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Pemerintah Kabupaten TTU memulai Sidang II DPRD TTU Tahun sidang 2022.
Sidang II DPRD TTU tentang Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD TTU, Sabtu, (24/9/2022).
Baca Juga: Warga Noemuti Dikejutkan Dengan Sesosok Mayat Perempuan Asal Desa Fatunisuan
Dalam sidang tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kabupaten Timor Tengah Utara.
Dua Ranperda itu yakni, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 1 Tahun 2022 tentang, pemilihan kepala desa, dan Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Kado Terindah di Momentum 100 Tahun Kota Kefamenanu, Kode Desa Untuk 22 Desa Resmi Terbit
Bupati TTU, Juandi David, dalam sambutannya mengatakan dua Ranperda tersebut diajukan karena mempertimbangkan beberapa faktor sebagai indikator dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Adapun pertimbangan tersebut didasari pada faktor kebutuhan, faktor kemampuan daerah, faktor normatif dan faktor pelayanan umum.
Baca Juga: Lantik DPC PMKRI Cabang Kefamenanu, Ketua PMKRI Pusat Pesan Kader PMKRI Kawal Pemilu
Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana, dalam sambutannya mengatakan, Kebijakan perubahan APBD pada hakekatnya merupakan, pikiran strategis untuk menjawabi berbagai tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat, karena adanya aspirasi yang berkembang.
Perubahan APBD harus benar-benar bermanfaat dan berdaya guna, dan merupakan instrument pengendali dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Baca Juga: Perkara Korupsi Dana Desa Fatutasu Rampung, Penyidik Segera Limpahkan ke Kejaksaan
Menurut Hendrik, para meter terpenting adalah pengawasan dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan secara periodik, agar semua anggaran dapat dipergunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.
"Perubahan dan perkembangan segera perlu disikapi untuk menyesuaikan, sehingga adanya keseimbangan. Dan untuk pengeluaran anggaran yang tidak terlalu signifikan dengan pembiayaan yang tinggi perlu ditekan dan hindari," ujarnya.
