VICTORY NEWS TTU - Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mulai bergerak mempersiapkan free trade zone (zona perdagangan bebas) di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Hal tersebut terbukti dengan adanya instruksi dari Perdana Menteri Timor-Leste, Taur Matan Ruak, kepada Presiden Otoritas Daerah Administratif Spesial Oecusse Ambeno (RAEOA), Arsenio Paixao Bano, untuk segera membentuk tim teknis guna mengurus zona perdagangan bebas itu.
Baca Juga: Desa Napan Wakili Provinsi NTT Dalam Lomba Desa Tingkat Nasional
“Hari ini saya bertemu Perdana Menteri dan melakukan rapat terkait pembangunan ekonomi di perbatasan TL dan Indonesia. Perdana Menteri meminta saya selaku otoritas RAEOA untuk mendirikan sebuah tim teknis yang bisa melakukan diskusi tentang free trade zone di perbatasan khususya di Oé-Cusse dan NTT. Saya diberikan tugas itu maka kita harus siap melaksanakanya dengan sebaik mungkin,” ujar Presiden Otoritas RAEOA, Arsenio Bano, usai bertemu PM Taur di Farol Dili, Senin, (17/10/2022), dilansir dari https://id.tatoli.tl dengan judul 'Pm Taur Minta Arsenio Dirikan Tim Teknis Pengurusan Zona Free Trade di Perbatasan
Menurut Arsenio, momentum tersebut merupakan yang pertama kali bagi pihaknya membicarakan soal zona perdagangan bebas.
Baca Juga: Satu Lagi Perempuan Jadi Korban Kekerasan, Korban Ditemukan Berlumuran Darah Segar
Pihaknya akan terus berusaha maju dan bertangungjawab untuk membahas proses pembangunan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua kepala negara.
“Kita tahu bahwa, diskusi antara dua Kepala Negara TL dan Indonesia. Sekarang, prosesnya sudah berjalan ke depan, dan pada bulan lalu juga delegasi TL telah melakukan kunjugan di Labuan Bajo, Indonesia. Dan sebaliknya delegasi Indonesia juga telah melakukan kunjungan balasan di TL. Jadi, kita harus bisa mempercepat proses kerjasama di perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Dinkes TTU dan KPAD Gelar Sosialisasi Pencegahan Penyebaran HIV/Aids Sasar Warga Binaan
Sebelumnya, Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, mengatakan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Timor Leste menyepakati kebijakan zona perdagangan bebas (free trade zone) yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
Sebuah kota berskala besar akan dibangun Pemerintah RI-RDTL di wilayah perbatasan untuk mendukung zona perdagangan bebas antar kedua negara.