VICTORY NEWS TTU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dari sisi kebijakan guna mempermudah dan mendorong perdagangan di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Langkah tersebut diambil untuk mendukung wacana pasar bebas di kawasan batas RI-RDTL yang mulai didengungkan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Meresmikan PLBN Napan Oktober Mendatang
"Pemerintah Kabupaten TTU saat ini terus melakukan penguatan UMKM dan pariwisata, sehingga masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh keuntungan maksimal dari pelaksanaan pasar bebas di kawasan batas negara,"ungkap Bupati TTU, Juandi David,
dalam Rapat Koordinasi dengan Tim Kemenko Polhukam RI dan BNPP RI, dalam rangka monitoring hasil pembangunan PLBN Terpadu Napan, Rabu, (7/9/2022).
Menurut Juandi, pengelolaan batas negara tidak hanya dilihat dari aspek politik dan kedaulatan saja, namun juga yang sangat penting adalah membangun aspek ekonomi dan sosial budaya.
Baca Juga: Bupati Juandi Minta Pemerintah Pusat Bangun Rest Area di Sepanjang Jalur Sabuk Merah
Untuk mendukung hal tersebut, beberapa kali Pemerintah Kabupaten TTU telah melakukan kunjungan ke RDTL dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial budaya.
"Pada peringatan 20 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste belum lama ini, pemerintah Daerah membawa serta para pelaku UMKM dan para pekerja seni ke wilayah Oekusi untuk memasarkan produk-produknya,"jelas Bupati Juandi.
Baca Juga: Bupati Juandi Jemput Langsung Jenazah Korban Kecelakaan Perahu Motor di Bandara El Tari
Menurutnya, kunjungan tersebut mendapat tanggapan positif dari warga Timor Leste, karena sebagian besar barang-barang yang dibawa dari Indonesia untuk dipasarkan terjual habis.
Hal tersebut kemudian mendorong para pejabat dari Oekusi melakukan studi banding di Kabupaten TTU.
Baca Juga: Kajari TTU: Kejaksaan Bukan Semata Tempat Produksi Terdakwa
Meskipun demikian, hingga saat ini, masih terdapat titik lokasi batas RI-RDTL yang masih bermasalah yakni di Kampung Oelnasi, Desa Manusasi, kecamatan Miomaffo Barat.
"Semoga dengan kunjungan kerja dari Kementrian Polhukam dan BNPP ini, masalah tapal batas ini dapat segera dituntaskan, agar dapat meminimalkan gesekan di antara masyarakat kedua negara, yang sebenarnya adalah masih bersaudara,"pungkasnya.***
