VICTORY NEWS TTU - Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas antara Negara Republik Indonesia (RI) dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Sebagai wujud tindak lanjut kerja sama dalam bidang perdagangan tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Timor Leste menyepakati kebijakan zona perdagangan bebas (free trade zone).
Baca Juga: Beri Kuliah Umum, Gubernur VBL Minta Universitas Timor Harus Jadi Pelopor Pembangunan di NTT
Sebuah kota berskala besar akan dibangun Pemerintah RI-RDTL di wilayah perbatasan untuk mendukung zona perdagangan bebas antar kedua negara.
Jika tak ada aral melintang, maka proses pembangunan akan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: Pemerintah Target Setiap Tahun 400 Unit Rumah Dibangun Melalui Program Tekun Melayani Plus
"Saya sudah laporkan semua kepada Presiden Jokowi dan selanjutnya menunggu petunjuk. Dan semoga tahun depan akan dilakukan peletakan batu pertama," ungkap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), saat didaulat memberikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa dan seluruh civitas akademika Universitas Timor, Jumat, (19/8/2022).
Gubernur VBL mengatakan, bersama Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta telah membahas kebijakan zona perdagangan bebas di wilayah perbatasan RI-RDTL, di pulau Timor.
"Lokasinya sepuluh kilometer dari batas TTU dan sepuluh kilometer dari Oekusi. Kota itu akan didesain menyerupai kota Dubai. Namun sistem perdagangannya antar negara seperti Jordania dan Suriah. NTT dan kabupaten yang berbatasan langsung menjadi pintu masuk bagi semua perdagangan antar negara. Maka perekonomian tumbuh pesat dengan transaksi dan perputaran uang puluhan triliun di sana," ungkapnya.
Hadirnya pembangunan zona perdagangan bebas akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yakni, Indonesia dan Timor Leste.
Baca Juga: Mutasi di Tubuh Polres TTU, Wakapolres, Kasat Samapta dan Kapolsek Miotim Diroling
Ia meminta agar mahasiswa/i Universitas Timor terus belajar dan persiapkan diri terutama dalam hal penguasaan bahasa, baik bahasa lokal, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Dengan demikian, sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam mendukung kemajuan perekonomian dan pariwisata di NTT, mampu melayani wisatawan mancanegara di era perdagangan bebas.***
